MODEL PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Evi Wahyuni, Nathasia May Afistha, Ertien Rining Nawangsari

Abstract


Pelayanan publik merupakan fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasarnya peayanan publik berkaitan dengan aspek kehidupanyang sangat luas. Pemerintah sebagai pemimpin dan pengelola negara memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dapat berbentuk pengaturan dan pelayanan-pelayanan lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang pedidikan, kesehatan, dan sebagainya. Perlu adanya pengembangan dan peningkatan Pelayanan Publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu memahami model seperti apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan Publik di Indonesia. Tujuan dari Penulisan ini yaitu mengidentifikasi model peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature review atau keputakaan dimana mengkaji literature yang ada sebagai sumbr primernya. Dari analisis yang ada pemerintah melakukan 2 model peningkatan pelayanan publik di indonesia yaitu pendekatan reformasi birorasi dan pendekatan partisipasi masyarakat

Full Text:

PDF

References


Anggraeni, T. D. (2014). Menciptakan Sistem Pelayanan Publik yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi dalam Pemberantasan Korupsi. Rechts Vinding, 3(3), 417–433. Retrieved from ejournal.radenintan.ac.id/.

Bandiyono, A. (2016). Penerapan Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Pajak. Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah, 16(1), 1–50.

Batubara, A. H. (2006). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Pemberdayaan Komunitas, 5(1), 81–96.

Dronamraju, D. (2018). Process Improvement Strategy for Public Sector Organizations (Linköping University). https://doi.org/LIU-IEI-TEK-A--18/03226--SE

Fahlefi, Z. (2014). Penerapan Teknologi Informasi Bagi Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada BP2TSP Kota Samarinda). Jurnal Paradigma, 3(2), 996–1007.

Hadian, D. (2015). Pengaruh Kepemimpinan, Struktur Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Dinas serta Implikasinya pada Pelayanan Publik. Kontingensi, 3(1), 26–43.

Haida, A. N., Saleh, C., & Adiono, R. (2016). Pelayanan Terpadu SatuPintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(2), 132–138.

Hiplunudin, A. (2017). Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Calpulis.

Iswahyudi, F. (2012). Efektifitas Partisipasi Masyaraka Dalam Perbaikan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas. Jurnal Borneo Administrator, 8(3), 310–340. https://doi.org/10.24258/jba.v8i3.93

Jubaedah, E. (2011). Analisis Penerapan Model-Model Alternatif Penyediaan Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi, 8(2), 127–140.

Kastanti, H. L., Satoto, K. I., & Widiato, E. D. (2015). Sistem Informasi Evaluasi Pelayanan Publik Puskesmas Berbasis Website Pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. JurnalTeknologi Dan Sistem Komputer, 3(1).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2015). Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 16(2), 231–244.

Kusumadinata, A. A., & Fitriah, M. (2017). Strategi Komunikasi Pelayanan Publik melalui Program Pos Pemberdayaan Keluarga. Jurnal ASPIKOM, 3(1), 225–238.

Maani, K. D. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal Demokrasi, 8(1), 17–30.

Mashuri, M. A., & Adam, S. (2019). Motif Pengembangan Kemandirian Generasi Milenial dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(2). https://doi.org/10.6009/jjrt.KJ00003534360

Muchlis, I., & Winarsih. (2016). Strategi Public Relations Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), 2(2).

Musaddad, A., Rahayu, O., Pratama, E., Supraptiningsih, & Wahyuni, E. (2019). Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia. Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen, 2(1), 73–93.

Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media, 2(1), 32–42.

Nugroho, T. W. A. (2016). Analisis E-Government Terhadap Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan HAM. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH), 10(3).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Prasetya, D. R., Domai, T., & Mindarti, L. I. (2017). Analisis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2(1), 1151–1158.

Pratama, R. H., Hakim, A., & Shobaruddin, M. (2015). Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Iformasi dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (E-RT/RW). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(12), 2128–2134.

Putra, M. T. (2016). Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam E-Government Pelayanan Publik di Kabupaten Boyolali. Jurnal Publik, 4(1).

Putra, W. E. (2018). Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi). Jurnal

Administrasi Publik (JAP), 18(2), 181–187.

Rustan, A., Wismono, F. H., Ramdhani, L. E., & Aziza, T. N. (2014). Reformasi Birokrasi ala Pemerintah Kota Pontianak. Jurnal Borneo Administrator, 10(2), 167–191.

Sahuri, C. (2009). Membangun Kepercayaan Publik melalui Pelayanan Publik yang Berkualitas. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(1), 52–64.

Supardal. (2016). Penerapan ICT dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul. Otoritas:Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 120–134.

Surdin, J. (2016). Analisis Kelayakan Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Keagrariaan Di Kabupaten Pinrang. Jurnal Komunikasi KAREBA, 5(1), 1–14. Retrieved from http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/1892/1057

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Wahyudi, A. (2011). Peran Strategis Birokrasi Dalam Menentukan Pelayanan Publik. Jurnal Konstitusi, 1(1), 61–74. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Wahyudi, R. (2006). Perilaku Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik Pasca Reformasi Birokrasi di Kota Pekanbaru , Provinsi Riau Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2(1), 1–9.

Widiaswari, R. R. (2012). Pngauh Kinerja Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Banjarbaru. Jurnal Spread, 2(2).

Yohanitas, W. A. (2018). Strategi Penanganan Pengaduan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 15(1), 103–115. https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.140

Yuniko, F. T., & Putra, F. K. (2017). Penerapan Teknologi Informasi Web Proggramig Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Bidang Kebijakan Administrasi Kependudukan. JOISIE Journal Of Information System And Informatics Engineering, 1(1), 1–68.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik diterbitkan oleh Asosiasi Sarjana Sosial Ekonomi dan Politik Indonesia (ASSEPI). Nomor E-ISSN 2721-8201 berdasarkan SK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) No 0005.27218201/JI.3.1/SK.ISSN/2020.04